Kantongi Restu DPR, BTN Bakal Rights Issue di Semester II-2022
"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain Bank BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 senilai Rp2,98 triliun dari cadangan investasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dalam Raker dengan Menteri BUMN.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN. Dengan rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19 persen."BTN membutuhkan tambahan modal. PMN Rp2,98 triliun sudah disetujui.
Anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam, mengatakan sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang. "Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR," ujar politisi dari
Canada Latest News, Canada Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BTN Rights Issue Rp 2,98 T di Semester II-2022, Sudah Dapat Restu DPRWakil Menteri II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengungkapkan, rights issue BTN dilakukan guna menambah modal perseroan untuk memperluas akses perumahan masyarakat.
Read more »
BTN Kantongi Restu DPR buat Rights Issue Rp 2,98 TBank Tabungan Negara (BTN) mengantongi restu dari Komisi VI DPR untuk penawaran umum terbatas (rights issue) senilai Rp 2,98 triliun pada Semester II 2022.
Read more »
Komisi II DPR Sudah Punya Kriteria Calon Anggota DKPP IdealKomisi II DPR sudah menentukan kriteria calon anggota DKPP periode 2022-2027 yang ideal, mulai dari soal reputasi hingga integritas KomisiIIDPRRI
Read more »
Komisi II DPR Minta KemenPANRB Transparan Soal Penghapusan Tenaga Honorer |Republika OnlineHarus hati-hati karena kebijakan ini bisa menimbulkan gejolak.
Read more »
Pembahasan Tahapan Pemilu 2024 Molor, Komisi II DPR Kritik KPU Sibuk SafariKetua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia mengklaim, safari yang dilakukan KPU hanya dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.
Read more »
Merger BTN Syariah ke BSI Lemahkan Sektor Perumahan?Ketua Hipmi Syariah menilai, BTN Syariah selama ini fokus berperan membantu pemerintah dalam sektor perumahan.
Read more »