KPK Minta KPU Umumkan Status Bacaleg PDIP yang Tersangkut Korupsi
-Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Komisi Pemilihan Umum agar mengumumkan status bakal calon anggota legislatif PDI Perjuangan, Dadan Tri Yudianto, dapat dilakukan saat daftar calon sementara terbit.
Anggota KPU RI, Idham Holik, menjelaskan, KPU memang memiliki rentang waktu dalam mengungkap data Bacaleg yang didaftarkan partai politik ke publik. Menurutnya, beberapa hari setelah masa penetapan Bacaleg, KPU membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berkomentar dan memberikan masukan. "Tanggal 9-28 Agustus 2023 merupakan saat masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS," ujar Idham kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa . Saat ini, kata dia, data-data persyaratan Bacaleg masih diproses keabsahan dan kebenarannya oleh jajaran di seluruh tingkatan. "Saat ini KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masih melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon dan klarifikasi kegandaan bakal calon," tambahnya. Permintaan agar KPU mengumumkan status Dadan Tri disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, yang menyatakan, setiap orang yang berstatus tersangka masih berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI maupun DPRD, sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrach. "Tapi kami berharap KPU menginfokan status Caleg tersangka secara khusus kepada pemilih," kata Ghufron. Seperti diketahui, Dadan Tri terlibat pusaran kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung , saat menjabat Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, akhirnya terungkap bahwa Dadan didaftarkan PDIP ke KPU sebagai Bacaleg dari Dapil Jawa Barat XI, yang meliputi wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
Canada Latest News, Canada Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Duga Aliran Uang Korupsi Rafael Alun Mengalir ke Usaha Pijat Refleksi - Tribunnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga gratifikasi yang diterima eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mengalir ke usaha pijat refleksi. (ld)
Read more »
Aparat Penegak Hukum dapat Posisi Terendah Ketiga soal Kepatuhan Setor LHKPN, Tertinggi PemerintahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022.
Read more »
Ratusan Pimpinan BUMN Belum Lapor LHKPN, KPK Desak Erick ThohirKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak Menteri BUMN Erik Thohir. Itu karena masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum memberikan LHKPN mereka ke komisi antirasuah.
Read more »
KPK Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Korupsi Pembangunan 488 Toilet di BekasiKPK menyebut, tim khusus dibutuhkan lantaran proyek pembangunan toilet yang menghabiskan anggaran Rp96,8 miliar ini dilakukan oleh beberapa perusahaan.
Read more »
Kemenpora-KPK Tepati Janji Bikin Sistem AntikorupsiHari ini KPK ke Kemenpora membuat kesepakatan sistem antirasuah mencegah praktik korupsi.
Read more »
Komisi III DPR Dukung Penuh Kejagung Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi Nikel IlegalWakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap dugaan kasus korupsi tambang ilegal.
Read more »